Administrasi Keuangan Publik D

 BAB I COMPARE Cryptocurrency adalah mata uang virtual yang tidak memiliki bentuk material; sebaliknya, mereka dipandang sebagai informasi digital. Dalam konteks ini, jaringan blockchain biasanya digambarkan sebagai buku akuntansi, buku besar, tempat semua informasi digital ini disimpan, dan setiap orang memiliki akses ke informasi yang terdapat dalam buku besar ini. Bayangkan jaringan blockchain sebagai buku besar yang mencatat semua transaksi, tetapi buku besar ini tidak disimpan oleh bank dan bukan milik bank. Sebaliknya, ini publik, setiap orang memiliki akses ke sana kapan saja, dan setiap orang dapat memiliki salinannya; pada saat yang sama, data pribadi pengguna tidak terlihat, tetapi dienkripsi. Bayangkan jaringan blockchain sebagai spreadsheet yang tidak disimpan di komputer pusat tetapi di semua komputer (disebut "node") jaringan. Setiap amandemen pada spreadsheet ini menjadi terlihat oleh semua pengguna jaringan pada saat yang sama dan divalidasi hanya ketika node ...

 BAB I COMPARE Model inkremental sebagai model deskriptif pilihan kebijakan telah menjadi sasaran api yang membakar atas dasar teoretis, metodologis, dan empiris, semua kritik mendalam bahwa model itu tidak bertahan. Kritikus telah mencatat masalah dalam model yang digunakan oleh Davis, Dempster, dan Wildavsky (Gist 1982; Natchez dan Bupp 1973), dalam ukuran yang digunakan (Wanat 1974), dalam kejelasan konseptual istilah (Berry 1990; Hayes 1992), dan dalam sifat dari model pengambilan keputusan yang mendasarinya (Padgett 1980, 1981). Lainnya mengeluhkan masalah dalam menangkap kompleksitas dengan teori penganggaran sederhana, khususnya model inkremental (Kiel dan Elliott 1992; Rubin 1988; Schick 1998). Sementara model inkremental didiskreditkan oleh kritik ini, tidak pernah digantikan oleh alternatif yang layak. Seperti dicatat oleh Papadakis dan Barwise (1998), pengaruh konteks pada pengambilan keputusan sebagian besar belum diselidiki. Pengaruh kontekstual muncul dari peran organ...

 BAB I COMPARE Perkembangan proses desentralisasi di Indonesia telah memberikan andil dalam penyediaan pelayanan publik maupun pengelolaan sarana prasarana publik di Indonesia. Desentralisasi tersebut diikuti dengan pengalihan kewenangan maupun sumber keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengelolaan sumbersumber penerimaan berupa pajak dan retribusi merupakan salah satu diskresi yang dimiliki daerah dalam menghimpun pendapatan asli daerah. Selain itu dari sisi transfer pemerintah pusat ke daerah, UU No. 33/2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur sumber penerimaan dalam bentuk Dana Perimbangan, selain itu perkembangan peraturan perundangan mengakibatkan adanya dana-dana lain yaitu Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Insentif Daerah, serta Dana Desa .  Dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, transfer ke daerah memberikan perspektif yang umum sebagai dana penyeimbang kapasi...

 BAB I COMPARE Administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan sampai dengan pencapaian tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan orang harus memikirkan dahulu apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya serta sarana dan prasana apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut serta kemampuan seseorang untuk menjalankannya.  Pengelolaan kas menjadi fungsi yang dominan dari kantor Perbendaharaan di dalam berbagai kementerian keuangan. Selain memastikan kecukupan kas untuk memenuhi kewajiban, Perbendaharaan juga berupaya untuk meminimalisir saldo kas yang menganggur selain meminimalkan biaya peminjaman pemerintah. Saldo kas dapat membantu pembayaran kewajiban, namun kelebihan kas yang tidak digunakan dapat mengurangi tingkat penerimaan atas sumber daya pemerintah. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola...